Jakarta – Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), bersikukuh agar revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Terorisme) bisa disahkan pada sidang paripurna, Jumat 25 Mei 2018.

“Terkait RUU Antiterorisme, satu-dua hari ini masih dalam pembahasan. Kita lihat dinamikanya. Tapi kita menargetkan atau kita berkeinginan kuat di DPR itu bahwa UU Antiterorisme itu bisa ketok palu di sidang paripurna hari Jumat,” ujar Bamsoet saat ditemui di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2018).

Terkait hal ini, pakar hukum dari Universitas Airlangga, Surabaya Viktor Farneubun mengatakan, sangat wajar jika DPR bersikukuh untuk segera mengesahkan RUU Tindak Pidana Terorisme. Sebab jika tak disahkan pada masa sidang DPR saat ini, maka pemerintah bisa menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu).

“Jika ini yang terjadi, maka akan memalukan bagi DPR, sebab dua kali lahir Perpu terhadap masalah yang sama. Ini akan menunjukkan bahwa DPR gagal,” jelas Viktor.

Lulusan Magister Hukum Universitas Airlangga ini menjelaskan, Perpu Antiteroriame pernah lahir ketika terjadi Bom Bali 2002 dan saat itu pemerintah pimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan perpu, karena belum ada UU khusus soal terorisme.

“Saat itu juga sedang dibahas RUU terorisme dan muatan isi perpu ini menjadi cikal bakal lahirnya UU Terorisme,” jelas Viktor yang juga staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Jakarta.

Dalam perkembangannya, lanjut Viktor, sejak 2016 UU antiterorisme ini disepakati untuk direvisi dan sudah masuk dalam program legislasi nasional prioritas. Namun sayangnya hingga kini belum tuntas dibahas, sehingga jika lewat batas waktu maka pemerintahan Jokowi bisa mengikuti jejak Megawati mengeluarkan perpu antibterorisme.

“Kalau sampai harus lahir Perpu juga, kan kanyol. Dan yang terlihat gagal adalah DPR karena seolah-olah tak becus mengerjakan tugasnya sebagai penyusun undang-undang,” jelasnya.

Akademisi dari Maluku ini menilai, sudah semestinya RUU Terorisme ini segera ketok palu dan disahkan menjadi undang-undang. Ini pertaruhan bagi DPR dan juga menyangkut ketegasan negara dalam melawan terorisme.

“Negara dan bangsa Indonesia tak boleh kalah terhadap terorisme, dan regulasi ini sebagai payung hukum yang perlu segera disahkan,” tandas Viktor.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here