Jakarta – Revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) hingga kini masih terkatung-katung. DPR dan pemerintah belum menunjukkan keseriusan untuk menuntaskan pembahasannya, padahal sejak 2012 Mahakam Konstitusi (MK) membubarkan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas).
“Kami minta DPR sesegera mungkin menyelesaikan revisi UU Migas, paling lambat tahun 2018. Kalau lewat maka diperkirakan revisi UU Migas akan lebih molor lagi hingga 5 tahun ke depan,” ujar Dewan Pembina Serikat Pekerja SKK Migas, Elan Biantoro dalam diskusi Publik yang diselenggarakan oleh PP KAMMI di Jakarta, Kamis (26/10).
Ia menegaskan, banyak problematika yang muncul jika revisi UU Migas molor dan belum disahkan hingga tahun 2018. Sebab pada periode kepemimoinan selanjutnya akan sulit diselesaikan karena akan ada pergantian anggota DPR dan juga pemerintahan.
Padahal, jika revisi berlarut-larut di DPR, maka dampak negatifnya akan terasa pada usaha hulu migas dan menjadi ancaman ketahanan energi nasional. Selain itu sektor penunjang juga terkena dampak langsung dan menghambat terjadinya multiplier efek.
“Pokok ya akan ada ancaman krisis migas dan kebangkrutan. KKKS yang nasional banyak berguguran. Perusahan pendukung migas juga begitu, kita tahu perusahaan pendukung migas itu sangat banyak, itu banyak bangkrut,” imbuhnya.
Pada kesempatan sama, ketua LSO Energi PP KAMMI, Barri Pratama menilai kinerja DPR memang lemot bahkan terkesan sengaja mengulur-ngulur waktu atas revisi UU tersebut.
“Ini berdampak luas, misalnya pada investor yang bisa kabur karena tidak lagi percaya menanamkan investadi berkontrak. Bagaimana mau percaya kalau landasan hukumnya tidak pasti,” ucap Barri.
Kondisi usaha Migas di Indonesia memang masih tidak.menentu. Sejak dibubarkan BP Migas karena dinilai inkonstitusional, makan pemerintah membentuk Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
Namun SKK Migas ini tidak memiliki legistimasi yang kuat dimata Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), karena lembaga SKK bersifat sementara menunggu hasil revisi UU Migas, karenanya sejak BP Migas dibubarkan, blok migas yang ditawarkan, sepi peminat dan jumlah KKKS kian berkurang. (hea)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here