Jakarta – Pisisi Setya Novanto sebagai ketua DPR relatif masih aman kendati KPK telah menetapkannya sebagai tersangka kasus e-KTP untuk keduakalinya.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, pergantian terhadap Setnov sebagai ketua DPR akan terjadi jika Fraksi Golkar yang mengusulkan. Namun kalau tidak, maka yang bersangkutan baru bisa diganti jika statusnya berhalangan tetap ataupun terjerat kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap.

“Kita ikuti aturan UU MD3 dan kita (pimpinan parlemen) menyerahkan sepenuhnya kepada Fraksi Partai Golkar karena yang mempunyai kewenangan adalah fraksi terkait,” jelas Agus Hermanto di gedung parlemen, Jakarta, Senin (13/11/2017).

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini menjelaskan, dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) jelas diatur bahwa pergantian pimpinan DPR secara otomatis bisa dilakukan apabila memenuhi syarat.

Pertama jika berhalangan tetap; kedua terjerat kasus hukum dengan posisi yang sudah berkekuatan hukum tetap; dan ketiga sakit sehingga tidak bisa melakukan kegiatan.

“Jika ini belum terpenuhi, maka sikap kami adalah menyerahkan pada fraksi partai bersangkutan (Golkar),” tegasnya.

Setnov sendiri hinga saat ini masih berstatus tersangka kasus korupsi e-KTP. Menurut pengacaranya, Setnov sebagai Ketua DPR punya hak imunitas sehingga tak bisa sembarangan dipanggil oleh KPK.

Namun KPK telah mengajukan pemanggilan terhadap Setnov dan telah memiliki bukti-bukti yang cukup sehingga menetapkannya sebagai tersangka kasus korupsi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here