Jakarta – Pusat Studi Timur Tengah dan Perdamaian Global (PSTPG) FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta menggelar riset yang menunjukkan bahwa program ekonomi bagi kaum muda memiliki peran strategis dalam mengatasi radikalisme dan terorisme.

Kesimpulan ini didapat setelah tim PSTPG FISIP UIN Syarif Hidayatullah melakukan riset lapangan pada 25 Agustus – 25 September 2017 di lima kota dari lima Provinsi, yaitu Nunukan, Kalimantan Utara; Poso, Sulawesi Tengah; Solo, Jawa Tengah; Lamongan, Jawa Timur dan Medan, Sumatra Utara.

Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, wawancara mendalam terhadap sekitar 100 responden, FGD, observasi dan analisis dokumen pemerintah dan lembaga daerah dan pusat.

Hasil penelitian itu kemudian dibedah dalam Seminar Nasional “Asesmen Pemberdayaan Ekonomi bagi Kaum Muda dalam Menangkal Radikalisme” pada Rabu, 20 Desember 2017 di Hotel Grand Syahid Jaya, Jakarta.

Empat pembicara hadir dalam seminar itu, yakni Brigjen Pol Ir. Hamli, M.E (Direktur Pencegahan BNPT), Dr. Badrus Sholeh, MA (Direktur PSTPG FISIP UIN Jakarta), Dr. Siti Ruhaini Dzuhayatin, MA (Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) dan Nurrohim (Pendiri Sekolah Master Indonesia).

Berdasarkan siaran tertulis yang diterima pijar.co, dikatakan bahwa pemerintah, masyarakat sipil dan ormas agama memiliki kontribusi penting dalam aktivitas dan pemberdayaan ekonomi kaum muda, termasuk mantan napi teroris, mantan kombatan dan kaum muda yang potensial menjadi target gerakan terorisme dan radikalisme.

“Program ekonomi juga memerkuat nasionalisme dan pertahanan sosial-keamanan di daerah perbatasan,” demikian disampaikan dalam rilis tersebut.

Poin kedua yang dinyatakan dari riset adalah program dan kegiatan ekonomi juga akan memerkuat kepercayaan diri kaum muda, para mantan napiter, dan mantan kombatan untuk membangun kemandirian. Bahkan program ekonomi akan memberi ruang dalam proses pelepasan (disengagement) dari kelompok teroris, kekerasan maupun reintegrasi di masyarakat.

Dengan penguatan ekonomi bagi mantan napi teroris dan mantan kombatan, maka peluang mereka untuk kembali ke jalan yang salah bisa ditangkal. Kegiatan ekonomi itu bisa dilakukan secara individu maupun komunitas dan korporasi.

“Pelatihan beragam skill, modal usaha, inovasi produk dan pendampinan bagi mereka akan menjamin keberlanjutan upaya mereka untuk keluar dari lingkar kekerasan masa lalu dan sepenuhnya terintegrasi di masyarakat.”

Diketahui pula bahwa program ekonomi kaum muda masih didominasi program jangka pendek yang didorong oleh program pemerintah (BNPT, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementeruan Pekerjaan Umum, Kementerian Tenaga Kerja, dan dinas dinas terkait di daerah).

Adapun peran stakeholders, pemerintah daerah, dan pengusaha masih sangat terbatas dalam membangun kegiatan ekonomi bagi kaum muda dan mantan napiter dan mantan kombatan.

Padahal program ekonomi jangka panjang sangat penting agar kaum muda lebih kuat secara permanen. Ini juga urgen bagi kepastian perdamaian di daerah pasca konflik.

Lebih dari itu, dibutuhkan pula koordinasi dan program komprehensif melibatkan kementerian dan dinas, pemerintah pusat dan daerah, stakeholder, pengusaha dan ormas agama dalam pemberdayaan ekonomi kaum muda dan para mantan napiter dan mantan kombatan.

“Rekomendasi ini ditujukan memerkuat BNPT yang akan melakukan Rencana Aksi Nasional pada 2018 dengan melibatkan lintas kementerian dan lembaga negara,” demikian dijabarkan dalam siaran tertulis PSTPG FISIP UIN Jakarta. (nur jawahir)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here