Jakarta – Bau amis korupsi dan suap terendus dari pengakuan Antonius Tonny Budiono, bahwa sebagian uang suap kasus korupsi proyek Kemenhub juga mengalir ke Paspampres Jokowi sekitar Rp100 hingga Rp150 juta.

Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman mengatakan, pengakuan yang keluar dari mulut pesakitan ini bak petir di siang bolong karena lingkaran ring satu istana juga ikut menikmati.

“Luar biasa duit bancakan hasil rampok dari negara ternyata bukan hanya mengalir ke pejabat di kemenhub tetapi sekelas Paspampres nyatanya diam-diam ikut mencicipi,” ujarnya dalam keterangan tertulis yangbditerima pijar.co, Selasa (19/12/2017).

Jajang menegaskan bahwa kasus ini membuktikan bagaimana uang hasil korupsi bisa mengalir ke mana saja, bukan hanya ke kiri atau ke kanan “orang terdekat” tetapi bisa juga mengalir deras ke atas.

“Kita ketahui Paspampres biar pun bahasa kasarnya hanya pengawal, namun bukan pengawal sembarangan mereka ini orang yang paling dekat dengan Presiden Jokowi,” tukas Jajang.

Sikatakan Jajang bahwa fakta ini menjadi tamparan keras bagi orang nomor satu di Negeri ini. Image yang selama ini dibangun Jokowi tentang dirinya yang bersih dan anti dengan korupsi tercoreng dengan kelakuan pengawal kepercayaannya.

Setidaknya dari nyanyian Tonny terkait aliran uang ke Paspampres, sebagai bahan Jokowi untuk mengevaluasi “orang-orang di dekatnya”.

“Dan yang lebih penting, sebagai jalan pintu masuk bagi KPK untuk mengawasi proyek-proyek yang berkaitan dengan Paspampres,” tegas Jajang.

Center for Budget Analysis (CBA) sendiri melihat beberapa proyek yang dijalankan Paspampres selama ini terkesan ditutup-tutupi.

Contohnya mulai dari proyek pengadaan pakaian operasional hitam dengan anggaran sebesar Rp1.248.984.000 (Rp1,2 miliar) Sampai proyek besar terkait pekerjaan rusun grup C yang berlokasi di lawang gintung kota Bogor menghabiskan anggaran sebesar Rp26,2 miliar lebih.

Rata-rata proyek yang dijalankan satuan kerja Paspampres termasuk dua proyek di atas tidak dijalankan dengan proses lelang elektronik, meskipun nilainya mencapai miliaran bahkan puluhan miliar. Hal tersebut selain terkesan tertutup alias tidak transparan, sangat beresiko terjadinya penyimpangan karena tidak bisa diawasi langsung oleh publik bagaimana jalannya proses proyek tersebut.

Berdasarkan catatan di atas, ujar Jajang, maka Center for Budget Analysis mendukung KPK untuk mengembangkan dugaan aliran yang masuk ke Paspampres terkait seluruh kegiatan yang dihadiri Presiden Jokowi.

Sebagai catatan CBA, sejak 2015 Jokowi sudah melakukan blusukan alias kunjungan sedikitnya 306 kali, bisa dibayangkan jika benar terbukti oknum Paspampres selalu meminta jatah ke panitia di setiap kunjungan Jokowi. “Untuk setengahnya saja” bisa sampai Rp22,9 miliar, lebih besar dari uang suap yang dikumpulkan Tony senilai Rp20 miliar.

Terakhir, CBA juga mendorong KPK untuk membuka penyelidikan terkait proyek-proyek yang dilaksanakan oleh Paspampres.

“Publik tentunya berharap besar, Paspampres yang begitu dekat dengan orang nomor satu Negeri ini bersih dari segala tindakan koruptif,” tegas Jajang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here