Jakarta – Elemen mahasiswa yang terhimpun dalam Aliansi Mahasiswa Untuk Demokrasi (ULMUD) terus mendesak KPK agar mengusut tuntas kasus korupsi e-KTP. Bahkan mereka meminta KPK jangan melepas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dari jeratan hukum jika terbukti terlibat.

“Yasonna Hamongan Laoly disebut turut menerima uang korupsi pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2012, sebesar USD 84 ribu atau sekitar Rp1,1 miliar,” ujar Agus Harta saat memimpin aksi demonstrasi ULMUD di depan gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/11/2017).

Para demonstran hampir dua jam berorasi di depan gedung KPK dimulai sejak pukul 12:30 WIB. Mereka mambawa spanduk dan poster yang isinya meminta Yasonna Laoli diusut. Apalagi Yasonna beberapa kali mangkir dari panggilan KPK ketika hendak dimintai kesaksian dalam kasus yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun.

“Yasonna beberapa kali mangkir. Jika serius ingin membongkar korupsi e-KTP, maka KPK harus segera seret Yasonna ke rutan koruptor,” tukas Agus.

Tak sampai di situ, massa juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil sikap tegas dan cepat dengan cara mencopot Yasonna dari jabatan Menkumham. Dugaan keterlibatannya dalam korupsi e-KTP akan mencoreng mama baik nawa cita yang selama ini digembar-gemborkan Jokowi.

“Yasonna Laoly harus dipecat dari jabatannya. KPK juga jangan tebang pilih. KPK harus berani membongkar dan menyeret para koruptor e-KTP tanpa pandang bulu,” tuntas Agus Harta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here