Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana mendeklarasikan sosok calon presiden yang akan disukung pada Pilpres 2019.

“Deklarasi capres dukungan para buruh menjadi salah satu dari tiga hal yang akan digemakan pada peringatan may day (hari buruh) 1 mei nanti,” ujar Presiden KSPI Said Iqbal.

Ia tak menjelaskan siapa sosok capres yang akan diusung. Namun yang pasti bersamaan dengan itu, akan digelar aksi demonstrasi besar-besaran berkekuatan 150.000 buruh se-Jabodetabek. Mereka mengecam kebijakan Presiden Joko Widodo terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing.

Terkait hal ini pula, KSPI akan mengajukan uji materil (judicial review) terhadap Perpres TKA dan telah menunjuk Yusril Ohza Mahendra sebagai kuasa hukum.

“Yang kita uji materi itu khususnya pada pasal TKA, yang dalam aturan itu TKA buruh kasar dari China dapat mudah masuk ke Indonesia secara masif,” tegas Said.

Dikatakan pula bahwa Perpes yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 26 Maret 2018 ini akan mempersulit peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia, sehingga berpotensi melanggar UUD 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Lebih jauh Said mengatakan, aturan yang termuat dalam Perpres sangat jelas membuka peluang lebar bagi TKA masuk ke Indonesia, ditambah lagi dengan kebijakan bebas visa, sehingga dipastikan akan menyebabkan adanya gelombang buruh kasar asal China yang membludak ke Indonesia.

“Buat apa investasi China masuk besar besaran ke Indonesia tapi buruh kasarnya dari China. Sekarang lapangan kerja sudah sulit, lalu pekerja Indonesia malah menjadi penonton di negerinya sendiri,” lanjut Said.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here