Jakarta – Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mendesak agar DPR dan Pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

“Dalam RUU ini, kami mendorong agar negara memperhatikan perlindungan korban. Sebab Kamnas Perempun menemukan fenomna kekerasan seksual melalui internet dan persekusi moral yang menghakimi perempuan dalam bentuk penganiayaan seksual. Hal ini membuat korban perempuan mengalami trauma berkepanjangan,” ujar Komisioner Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin di Kantor Komnas Perempuan, Jakarta, Jumat (24/11/2017).

Komnas Perempuan sendiri menggelar Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Kampanye ini menyampaikan butir-butir tuntutan sebagai berikut:

1. Segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksnal dengan tidak mengabaikan hal-hal prinsip mengenai perlindungan dan pemulihan korban.

2. Presiden Republik Indonesia agar memperhatikan kebutuhan perempuan korban untuk membangun, menjaga, memelihara dan membantu adanya ruang pengaduan untuk penanganan dan pendampingan korban kekerasan seksual dengan tenaga-tenaga ahli.

3. Pemerintah maupun masyarakat harus terus mengawal RUU Penghapusan Kekerasan Seksual agar disahkan menjadi UU dengan memperhatikan hal-hal yang prioritas.

4. Mengajak masyarakat untuk terus berkampanye tentang perlawanan terhadap kekerasan seksual pada perempuan.

5. Media juga harus membuat berita dari perspektif korban, bukan berita yang mengeksploitasi korban.

6. Menyerukan adanya pendataan yang terbuka dan jelas terkait kasus kekerasan seksual pada perempuan.(hea)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here