Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Bappenas telah mengkaji rencana proyek pengembangan sistem data yang dinamakan Sistem Kesejahteraan Sosial Terpadu Nasional (SKSTN). Proyek ini diestimasi bernilai Rp1,45 triliun dengan jangka waktu konsesi selama 20 tahun.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, SKSTN sangat penting karena selama ini anggaran validasi data kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat kecil. Dana validasi data yang seharusnya untuk 514 kabupaten/kota ternyata hanya cukup untuk 7 kabupaten/kota.

“Maka saat ini sudah ketemu format baru dan kajian tentang outline busines place kerjasama pemerintah dan badan usaha yang diserahkan oleh Bappenas. Meliputi 8 kajian yang sudah dilakukan sejak lama,” ujar Khofifah.

Dijelaskan Khofifah, pemerintah berencana menggandeng pihak swasta dan menawarkan siapa investor yang minat berinvestasi dalam sistem informasi kesejahteraan sosial terpadu nasional.

“Saya harap ini menjadi perwujudan dari harapan baru, dimana kita memiliki basis data terpadu dari seluruh bidang. Dan ini tak butuh dana APBN yang signifikan karena bersifat terpadu,” ujar Khofifah.

Ia menjelaskan, pembentukan layanan hubungan data terpadu nasional memang butuh biaya mahal, karena itulah keterlibatan investor dibuka.

“Yang sudah ikut pertemuan ada 15 investor yang minat dari dalam dan luar negeri,” jelasnya.

Selama ini Kemensos sebenarnya punya basis data tentang keluarga miskin di Indonesia yang dijadikan acuan dalam menjalankan aneka program sosial, seperti bantuan beras sejahtera (dulu raskin), bantuan lansia, program keluarga harapan dan sejenisnya.

Namun Khofifah menegaskan bahwa bedanya sistem lama dengan SKSTN terkait updatingnya yang lebih cepat. Sedangkan up date basis data saat ini dalam lima tahun sekali.

“Jadi dengan sistem yang akan dibangun ini maka informasi dan teknopogi bisa real time dan validitas lebih terjaga, serta updatingnya bisa masuk di daerah-daerah,” jelas Khofifah.

Terkait biaya proyek, diestimasikan bahwa ada kategori biaya pengembangan SKSTN yeng meliputi pengembangan sistem Rp990 miliar, Bintek Nasional Rp100 miliar, pelaksanaan verivali Rp20 miliar, pelaksanaan monev Rp8,2 miliar, sewa komputer pc Rp11 miliar, dan tenaga ahli operasional Rp3,6 miliar.

Selain itu, ada juga kategori biaya penyediaan ruang kerja yang meliputi renovasi ruang kerja dan alat Rp7 miliar. Bahkan ada kategori biaya pengadaan ruang operasional pusdatin dengan komponen biaya leasing gedung senilai Rp312 miliar. Proyek ini mulai dikerjakan pada Desember 2017 dan quartal I 2018 berupa final busines case. Adapun mulai beroperasi dalam rancangannya adalah pada tahun 2020. (msah)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here