Jakarta – Direktur Jenggala Center Syamsuddin Radjab menilai pengacara tersangka kasus korupsi e-KTP Setya Novanto (Setnov) tidak melihat isi dari aturan hukum secara utuh.

Syamsuddin mengatakan, alasan pengacara Setnov bahwa pemanggilan oleh KPK terhadap Setnov selaku Ketua DPR harus mendapatkan izin presiden adalah salah kaprah. Sebab syarat izin presiden itu tidak berlaku pada tindak pidana khusus.

“Dalam kasus e-KTP ini kan pidana khusus, makanya tak usah pakai izin presiden. Ini sudah zaman now kok masih aja pakai izin presiden untuk pidana khusus seperti korupsi,” tegasnya.

Dijelaskan Syamsuddin, yang dimaksud tindak pidana khusus itu biasanya yang tidak diatur dalam KUHP, dan itu termasuk kejahatan luar biasa. Contohnya teroris, human trafficing, narkoba, dan termasuk didalamnya korupsi. Juga money laundring.

“Kan sudah ratusan anggota DPR diusut dan dipanggil dalam kasus korupsi tanpa izin presiden. Diskusi ini sudah selesai sejak dulu, jadi jangan mencari-cari lagi,” jelas Syamsuddin.

Terkait hak imunitas DPR yang juga dijadikan alasan pengacara Setnov, Syamsuddin menegaskan bahwa hak imunitas DPR itu adalah dalam hal menjalankan tugas dan kewenangan terhadap tiga fungsi DPR, yakni tugas legislasi, pengawasan, dan budgeting.

Dengan demikian, kata Syamsuddin, sangat tidak relevan hak imunitas ini dijadikan alasan untuk menolak hadir ketika dipanggil KPK.

“Masak hak imunitas DPR dipakai alasan untuk menolak dipanggil dalam pengusutan kasus korupsi. Ini gak benar karena mengesampingkan substansi keadilan,” tegas Syamsuddin.

Oleh sebab itu, Syamsuddin mengingatkan bahwa jika surat panggilan KPK tidak diindakan selama tiga kali, maka KPK bisa memanggil paksa Setnov, bahkan bisa menahannya langsung demi kelancaran proses penegakan hukum.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here