Jakarta – Sosok Setya Novanto terus menjadi perbincangan hangat dalam penanganan kasus korupsi e-KTP di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Umum DPP Partai Golkar ini kembali ditetapkan sebagai tersangka menyusul terbitnya surat perintah penyidikan pada 31 Oktober 2017. Padahal sebelumnya ia lolos dari status tersangka dan memenangi gugatan praperadilan terhadap KPK.

Dalam kasus ini, Novanto disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan bahwa Setya Novanto akan kooperatif meggikuti proses hukum yang terjadi.

“Proses hukum yang dilakukan oleh KPK kami hormati sepenuhnya dan kami harapkan ini berdasarkan pada fakta-fakta yang ada,” ujar Idrus kepada pijar.co.

Idrus juga menyangkal jika atasannya tersebut akan mengelak dengan alasan sakit. Sebagai Ketua Umum Golkar, lanjut Idrus, Setya Novanto selalu bersikap apa adanya dalam menghadapi semua proses yang terjadi.

“Biasa saja. Tak ada masalah (dengan kembali menjadi tersangka) karena kita hormati semua proses sesuai fakta yang terjadi,” tegas Idrus.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here