Jakarta – Partai Golkar dinilai harus berkejaran dengan waktu untuk memilih ketua umum baru pasca-penetapan Setya Novanto (Setnov) sebagai tersangka untuk kali kedua dalam kasus e-KTP.

Pengamat politik Emrus Sihombing mengatakan, dalam kasus kepemimpinan Golkar harus dilihat timing politik. Artinya, Partai Beringin mestinya sesegera mungkin mempersiapkan, menetapkan, dan mendeklarasikan sosok Ketum dan Sekjen menggusur Setya Novanto dan Idrus Marham.

“Ketum dan Sekjen Golkar ke depan, harus sosok yang mampu merangkul sekaligus mempersatukan semua faksi di internal Golkar,” jelas Emrus.

Ia menambahkan, Ketum dan Sekjen Golkar nantinya harus mampu menjalin komunikasi politik dengan pemerintahan Jokowi. Sebab, Golkar sudah mendeklarasikan mendukung pemerintahan Jokowi. Bahkan telah menyatakan mengusung dan memenangkan Jokowi menjadi Capres pada Pilpred 2019.

“Menurut saya, sosok pemimpin Golkar pasca SN – IM yang paling mendekati untuk mewujudkan hal tersebut di atas, ada pada AH (Airlangga Hartarto) yang saat ini menjadi menteri, sebagai Ketum Golkar dan ADK sebagai Sekjen Golkar, yang selama ini menggelorakan gerakan moral untuk perubahan di internal Golkar,” imbuh Emrus.

Emrus pun menilai jika melihat kilas balik konflik internal Golkar maka aka terlihat adanya kecenderungan menghasilkan kepengurusan ganda, Aburizal Bakrie – Idrus Marham (ARB – IM) dan Agung Laksono (AL – ZA). Kemudian, terjadi munaslub menetapkan kepengurusan SN – IM, sebagai Ketum dan Sekjen. Karena itu, tak terhindarkan di internal Golkar muncul setidaknya tiga faksi arus utama.

“Belum lagi ada faksi dan atau sub faksi atas dasar pengaruh dari tokoh-tokoh senior, seperti JK, AT, AL, dan ARB.”

Sebenarnya, kelas Emrus, duet kepengurusan SN – IM ini diharapkan bisa menyatukan Golkar. Namun, gejolak politik di internal Golkar terus berlangsung di tengah wacana SN terkait dengan kasus E-KTP. Bahkan SN pun menjadi tersangka yang berujung proses praperadilan yang memenangkan SN dari status tersangka.

Ia pun mrngibgatkan gejolak politik di internal Golkar terus terjadi pada kepemimpinan SN – IM. Bahkan pecat memecatpun dilakukan seperti yang terjadi pada kepengurusan sebelumnya. Karena itulah, persepsi publik terhadap partai ini pun sangat tidak produktif.

“Di tengah SN menjadi tersangka kali kedua ini, secara teoritis, ini akan menjadi beban bagi Golkar dan juga bagi SN sendiri untuk mengikuti proses hukum selanjutanya,” ulas Emrus.

Melihat beban berat ini, Golkar sebagai lembaga partai politik yang lebih “dewasa” dengan kader yang mumpuni, Emrus mrnilai sudah waktunya Golkar mengambil garis tegas, bagaimana menyelamatkan Golkar dari kekuatan dan kepentingan politik seseorang atau dari sekelompok yang sangat sedikit di Golkar itu sendiri.

“Intinya, jangan sandera Golkar pada persaingan Pilkada 2018 dan Pileg serta Pilpres 2019 dan kerja-kerja politik untuk kepentingan bangsa dan negara,” ucap Emrus yang menjadi Direktur Eksekutif EmrusCorner

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here