Jakarta – Rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyusun peraturan yang melarang mantan terpidana korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) mendapat banyak dukungan.

“Rencana baik KPU ini Iayak didorong sebagai bagian upaya untuk mendapatkan Pemilu lebih berintegritas,” ujar Arif Susanto, Peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Indonesia dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa, (24/04).

Ia menjelaskan, aturan soal larangan jadi capeg bagi terpidana korupsi sangat progresif dan proporsional, sekaligus menjadi perluasan dari syarat caleg yang termaktub dalam pasal 240 UU pemilu.

“Ini sangat progresif karena akomodatif terhadap gasasan Demokrasi Tanpa Korupsi. Proporsional karena tidak melampaui intensi pertimbangan penyusunan UU Pemllu,” jelas Arif.

Ia juga mengingatkan aturan ini akan membawa kebaikan untuk mewujudkan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas.

Secara teknis, lanjut Arif, PKPU larangan koruptor jadi caleg akan dapat memberi perlindungan bagi pemilih tanpa menerabas hak konstitusional warga negara untuk dapat mencalonkan diri sebagai Caleg.

“DPR, parpol, dan Pemerintah seharusnya mendukung PKPU pelarangan mantan terpidana korupsi menjadi Caleg, karena peraturan tersebut dapat memberi landasan normatif sekaligus operasional untuk membersihkan institusi politik dari politikus korup,” tegas Arif.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here