Jakarta – Perkembangan tekhnologi digital telah membawa akses terjadinya liberalisasi informasi yang semakin akut. Bahkan banyak berita bohong, hoax, hingga ujaran kebencian yang tak dapat dibendung.

Kondisi ini mendapat perhatian serius dari Wakil Sekjen DPP PDIP Ahmad Basarah. Selain memberinimbauan kepada masyarakat, ia pun meminta Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk berperan aktif membendung dampak negatif dari liberalisasi informasi.

Basaran meminta agar KIP jangan berpangku tangan, karena KIP sejatinya adalah lembaga negara yang dibuat dalam rangka menjalankan fungai pendidikan kepada masyarakat melalui informasi yang benar.

“KIP dibentuk sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, agar tak satu pun masyarakat kesulitan mendapatkan informasi,” ujar Basarah di Kantor DPP PDIP, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (29/3/2018).

Wakil Ketua MPR ini menjelaskan konteks tanggung jawab KIP sebagai.lembaga negara tentu harus dijalankan dengan baik, yakni untuk mendapatkan informasi yang benar dan dibutihkan publik.

Hal ini perlu ditegaskan di tengah terjadinya kesimpangsiuran informasi yang beredar di masyarakat. Termasuk informasi yang menyangkut parpol. PDIP pun sering kali menjadi korban dari hal tersebut.

“Ada yang menyebut PDIP itu sarang PKI, PDIP antin Islam yang semuanya itu tidak benar. Maka ini harus diluruskan, agar keberadaan KIP ini bisa mencerahkan kesadaran publik,” tegasnya.

“Agar kebebasan informasi yang semakin liberal, negara bertanggungjawab dari ancaman proxy war, kita hadirkan KIP yang dipayungi Undang-Undang,” tuntas Basarah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here