Jakarta – Keputusan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkomifo) yang mewajibkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) dalam Registrasi Prabayar seluler menuai kontroversi.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS H. Sukamta mengatakan, data masyarakat dalam registrasi ulang secara nasional prabayar seluler sangat rawan disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Karena itu, ia mendesak agar Kemenkominfo dapat memberi jaminan bahwa data masyarakat itu tidak disalahgunakan.

“Ini kan soal data penduduk. Maka harus ada jaminan bahwa data masyarakat tersebut aman dan tak bakal disalahgunakan,” ujar Sukamta saat dihubungi di Jakarta, Kamis (2/11).

Sukamta yang juga sebagi Sekretaris Fraksi PKS DPR meminta pemerintah jangan mengabaikan Undang-Undang yang mewajibkan pemerintah untuk menjaga dan melindungi kerahasiaan data pribadi.

Aturan itu tertuang dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang pada intinya mengatur perlindungan data pribadi. Bahkan Pasal 26 ayat 1 UU ITE tegas berbunyi: penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

Kemudian dalam bab penjelasan pasal 26 ayat 1 juga ditegaskan bahwa dalam pemanfaatan teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai, dan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Sukamta mengatakan, jika tujuan registrasi ulang seluker dengan menyertakan NIK dan KK adalah menangkal kejahatan ciber, maka hal itu patut saja dilakukan. Sebab tidak dipungkiri juga bahwa pelaku tindak kejahatan kerap menggunakan gadget untuk berkomunikasi dalam rangka menjalankan misinya, baik itu tindak terorisme, bisnis hoax, dan sebagainya.

“Tapi kan jumlahnya segelintir dan tak sebanding dengan pengguna gadget secara benar. Mayoritas masyarakat menggunakan gadget untuk berkomunikasi dalam urusan-urusan kehidupan yang normal, bukan kejahatan. Jadi jangan sampai pemerintah ingin memberangus yang segelintir dengan mengorbankan kepentingan dan hak pribadi yang mayoritas,” tegasnya.

Anggota DPR dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini khawatir apa yang dilakukan Kemenkominfo justru bisa berdampak negatif. Misalnya data penduduk dipakai untuk melakukan pembungkaman masyarakat yang kritis terhadap kebijakan pemerintah.

“Indonesia ini negara Pancasila yang di dalamnya hak masyarakat untuk berpendapat yang juga merupakan hak pribadi dijamin selama tidak melanggar hukum. Karena itu sekali lagi perlu ada jaminan pemerintah agar tidak melanggar hak pribadi masyarakat dengan tidak akan menyalahgunakan data tersebut,” tegas Sukamta. (s99)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here