Jakarta – Para sesepuh Partai Golkar kembali menyerukan agar partai beringin segera menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk pergantian kepemimpinan Golkar secara definitif.

Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung bersuara tegas agar proses pergantian kepemimpinan Golkar segera dilakukan tanpa harus menunggu hasil pra-peradilan yang kembali diajukan Setya Novanto dalam kasus korupsi e-KTP.

Selain Akbar Tanjung, sejumlah tokoh senior Golkar seperti Fahmi Idris, Theo L Sambuaga, Sarwono Kusumaatmadja, Hadjrianyo Tohari, Melky Latamena, dan beberapa tokoh lainnya juga bersuara sama, bahwa kepemimpinan Golkar harus segera diganti.

Akbar Tanjung menegaskan, tidak ada lagi yang perlu ditunggu-tunggu karena Setya Novanto sudah terjerat kasus korupsi e-KTP dan sudah ditahan oleh KPK. Pergantian kepemimpinan diperlukan untuk menyelamatkan partai Golkar agar bisa segera berkiprah dan meraih posisi signifikan dalam percaturan politik.

“Dalam perapektif hukum memang boleh saja jika Setnov melakikan pra-peradilan. Namun melihat situasi Golkar saat ini, posisi Golkar sudah harus mengambil langkah cepat dalam melakukan pergantian kepemimpinan,” jelas Akbar saat menghadiri hari ulang tahun Jusuf Wanandi ke-80 di kantor CSIS, Tanah Abang, Jakarta, Kamis (23/11/2017).

Akbar menegaskan, Golkar harus segera menyiapkan proses adanya kepemimpinan baru. Atau bisa juga meminta KPK mempercepat menyelesaikan masalah korupsi e-KTP karena bukti keterlibatan Setya Novanto sudah sangat kuat.

“Kalau bukti sudah cukup maka KPK kan bisa langsung bawa ke pengadilan. Maka dengan begitu pra-peradilan yang diajukan Setya Novanto menjadi tidak relevan lagi,” jelas Akbar.

Akbar yang juga mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Ketua DPR mengingatkan bahwa dampak dari masalah yang dihadapi Setnov sangat berpengaruh kepada partai Golkar. Bahkan kasus ini bisa saja menggerus elektabilitas Golkar pada Pemilu 2019.

Maka, lanjut Akbar, cara untuk mengatasi hal ini adalah Golkar harus sesegera mungkin menyiapkan pemilihan kepemimpinan baru. “Sesegera mungkin paling tidak pada tahun 2017 ini,” tukas mantan Ketua Umum PB HMI ini. (msah)