Penulis buku dan mantan wartawan Tempo, George J. Aditjondro pernah membuat catatan tentang konglomerat nasional yang dibina Ginanjar Kartasasmita, kemudian dikenal dengan Ginanjar Boys. Juga Hartarto yang memiliki banyak usaha dan membangun dinasti konglomerat. Mereka inilah bagian dari pejabat dan pengusaha yang lahir di era orde baru.

Berikut kami kutip dari tulisan George Aditjondro yang dimuat di laman www.library.ohio.edu. Silahkan disimak.

KABINET Suharto yang ketujuh dan terakhir ini, akhirnya menampakkan wajah  Suharto yang sebenarnya: seorang pencinta keluarga, khususnya bisnis  keluarganya sendiri. Karena itu, pengangkatan Bob Hasan sebagai Menteri  Perdagangan dan Perindustrian, serta Tutut sebagai Menteri Sosial, tidak terlalu mengejutkan.

Kendati demikian, khalayak ramai barangkali belum banyak mengenal wajah
lain dari ketiga Menteri Koordinator yang baru diangkat oleh Suharto, yakni
Faisal Tanjung (Menko Polkam), Ginanjar Kartasasmita (Menko Ekuin/ Ketua
Bappenas), dan Hartarto (Menko Pengawasan Pembangunan dan Penertiban Aparatur Negara). Seberapa “bersih” mereka dari kepentingan bisnis raksasa, khususnya bisnis keluarga mereka sendiri?

Sejauh yang dapat saya gali dari data yang saya miliki, Feisal Tanjung tergolong paling bersih. Sejauh nama marganya hanya kebetulan sama dengan Akbar Tanjung, dan bukan kerabat dekat, boleh dikata jenderal ini tidak kecipratan harta keluarga (Akbar) Tanjung, yang berkongsi dengan kelompok Salim dalam PT Indomilk dan pabrik bahan-bahan kimia PT Henkel Indonesia.

Tidak demikian halnya dengan Ginanjar Kartasasmita dan Hartarto, terutama
Ginanjar.

Motor bisnis keluarga Kartasasmita adalah Ir. Agus Gurlaya Kartasasmita, 51
tahun, adik kandung Ginanjar, Ketua Umum BPP Gabungan Pelaksana Konstruksi
Nasional Indonesia (Gapensi) dan pimpinan Catur Yasa Group. Konglomeratnya terdiri dari 26 perusahaan (th. 1991, alias 7 tahun lalu) yang bergerak dalam bidang rekayasa (engineering), distribusi kerangka baja dan alat-alat pengeboran minyak, perdagangan bahan kayu, rotan, dan karet, pertukangan kayu, dan pertambakan udang. Selain di Jawa, Sumatra, dan Kalimantan Timur, kelompok ini punya perwakilan di luar negeri di Singapura, Korea Selatan, dan Jepang. Omset kasarnya tahun 1990 lebih dari Rp 100 milyar, dan nilaiaset totalnya Rp 60 milyar. Langganan utamanya adalah Pertamina.

Konglomerat ini berkembang, mula-mula berkat patronase Ibnu Sutowo di
Pertamina, pada saat saudara sepupu Ginanjar, Indra Kartasasmita, menjadi
Direktur Perkapalan Pertamina. Penggemukan perusahaan keluarga Kartasasmita kemudian dilanjutkan oleh Ginanjar, ketika ia menjadi anggota Tim Keppres 10. Tim yang diketuai Sekretaris Negara Sudharmono, yang diangkat Suharto tanggal 23 Januari 1980, berhak menentukan siapa yang kebagian
proyek-proyek Non-Departemen bernilai di atas Rp 500 juta yang harus disalurkan melalui Sekneg.

Dengan dalih menumbuhkan pengusaha pribumi, Ginanjar, yang resminya
berstatus sebagai Asisten Menteri SekNeg urusan Lembaga-Lembaga
Pemerintahan Non-Departemen, ikut berjasa membesarkan pengusaha-pengusaha non-Cina seperti Aburizal Bakrie, Iman Taufik, Jusuf Kalla, Fadel Muhammad, Arifin Panigoro, dan tentu saja, Agus Kartasasmita sendiri. Di kalangan pers asing, mereka dikenal sebagai “the Ginanjar boys”.

PT Gigaraya Internasional (GI), salah satu anggota kelompok Catur Yasa, tiga tahun lalu berencana membangun mega-proyek pengilangan minyak dengan investasi US$ 3 milyar di Situbondo, berdampingan dengan mega-proyek kelompok Bimantara (PT Asia Pasifik) dan Probosutedjo (PT Ganda Buana
Perkasa). PT GI menggarap proyek di tahan seluas 500 hektar itu dengan
menggandeng perusahaan asing dari Jepang dan Arab Saudi. Nantinya
perusahaan kongsi itu, PT Paras Refining Company (PMA), akan membagi
keuntungan 20% buat PT GI dan sisanya dibagi dua oleh partner-partner
Jepang dan Arabnya. Sumber pembiayaan dari pinjaman sindikasi sejumlah bank
asing sekitar US$ 800 juta, ditambah dengan modal sendiri.

Tadi sudah saya sebut nama Indra Kartasasmita. Sejak 1965, saudara sepupu
Ginanjar ini bekerja di Pertamina di bagian pemasaran luar negeri. Dalam pembersihan di Pertamina setelah setelah skandal kredit 10 milyar dollar
AS, Indra Kartasasmita terancam akan ditahan karena kecurangan-kecurangan
yang ia lakukan. Namun berkat perlindungan Sudharmono dan Ginanjar
Kartasasmita, ia lolos dari pemeriksaan tim Sumarlin yang ditugaskan oleh
Suharto untuk membongkar seluruh korupsi Ibnu Sutowo dan kliknya, dan
ditarik ke Sekretariat Negara, di mana sejak 1975 ia ditempatkan di Overseas Technical Cooperation Office.

Tidak jelas apakah ia sudah ke luar dari pegawai negeri. Yang jelas, direktori perusahaan yang terdaftar di bursa saham Jakarta mencantumkan nama Indra Kartasasmita sebagai direktur PT Panca Wiratama Sakti, perusahaan properti beraset total Rp 286 milyar, yang ikut membangun 3000 Ha kota satelit Tigaraksa di Tangerang.

Ir Gunarijah Kartasasmita Mochdie (lahir di Yogya, 27 Januari 1947), adik
kandung Ginanjar, yang sejak 1992 menjadi anggota DPR mewakili Kaltim dan
baru saja mendapat gelar Doktor lewat kursus tertulis dari Pacific Western
University, L.A., adalah seorang kontraktor juga. Di samping itu, suaminya
yang kelahiran Bukittinggi, HMS Mochdie, adalah seorang pengusaha di bidang
batubara.

Anna Kartasasmita, yang belum jelas bagi saya hubungan perkerabatannya
dengan Ginanjar, tadinya komisaris PT Mayatexdian Industry, perusahaan
induk dari enam pabrik garment kongsi kelompok Lippo (keluarga Riady) dan
Kanindo (Robby Tjahjadi). Setelah perusahaan itu — bersama pabrik
Kanindotex yang tadinya juga milik Robby Tjahjadi — diambilalih oleh
Bambang Trihatmodjo bersama tiga partner barunya (Bambang R. Sugomo,
Yohannes B. Kotjo, dan Wisnu Suhardono), Mayatexdian dan Kanindotex dilebur
menjadi PT Apac Centertex Corporation (ACC). Saat itu, nama Anna
Kartasasmita menghilang dari daftar komisaris perusahaan itu.

Seorang Kartasasmita yang lain bernama depan Soedjai, yang juga belum jelas
bagi saya hubungan perkerabatannya dengan Ginanjar, punya 1,40% saham dalam
perusahaan perkebunan karet & kelapa sawit PT Bakrie Sumatra Plantations,
perusahaan kongsi antara kelompok Bakrie dan Bimantara.

Generasi Kartasasmita yang berikutnya juga sudah masuk ke dunia bisnis yang
berlimpah. Gurhadi “Aguy” Kartasasmita, 28 tahun, keponakan Ginanjar yang
punya MBA dari sebuah universitas di Oklahoma, AS, mendirikan Zanzibar Cafe
(ZC) di Jakarta, 27 Maret 1995, di bawah bendera PT Griya Tirta Tritunggal.
Di kafe itu Aguy berusaha menggabungkan konsep bar, restoran, dan diskotek.

Modal awal perusahaannya, Diaco Alamita Buana (DAB), yang bergerak dalam
pengeboran minyak, petrokimia, dan rekayasa lainnya, konon hasil tabungan
saat ia menjadi promotor pertunjukan Rhoma Irama tahun 1988. Di luar
perusahaannya sendiri, ia juga eksekutif pemasaran PT Sentrafood Indonusa,
yang termasuk kelompok Medco (kongsi antara Arifin Panigoro, Eddy Kowara
Adiwinata, dan Siswono Judohusodo) (IEFR, 1994: 90-91; IEFR, 1997: 4,
112-113, 502-503; CISI, 1991: 173-175, 452; Schwarz, 1994: 119, 128;
Pangaribuan, 1995: 38-39, 53-56; Merdeka , 1 Feb 1995; Surabaya Post , 16
Nov 1995; Matra , Jan 1996: 134; Swasembada,, 28 Nov-11 Des 1996: 99;
Eksekutif, Des 1997: 10; sumber-sumber lain).

Hartarto:
Tidak “semeriah” Ginanjar Kartasasmita, hubungan Hartarto dengan dunia
konglomerat terbatas pada kedua puteranya, Ir. Gunadharma Hartarto dan Ir.
Airlangga Hartarto, yang sudah terjun ke dunia usaha sejak awal 1990-an.

Nama Gunadharma tercatat sebagai komisaris PT Sorini Corporation (Sorbitol
Inti Murni Corporation), produsen tapioka yang aset totalnya Rp 360 milyar
th 1996. Namun itu bukan bisnisnya yang paling top. Gunadharma juga adalah
direktur PT Branta Mulia, pabrik kain ban milik Robby Sumampouw, bekas
cukong Benny Murdani yang menjadi kaya raya karena praktis memonopoli
bisnis di Timor Leste, selama masa kekuasaan Benny Murdani. Robby memiliki
22,25% saham perusahaan itu, yang punya cabang di Muanghtai, Malaysia, dan
Filipina, sementara Henry Pribadi, rekan Bambang Trihatmodjo di PT Chandra
Asri, PT Tri Polyta Indonesia dan di Bank Alfa bin Bank Andromeda,
menguasai 14,42 %, sementara Ibrahim Risyad, satu di antara “empat
serangkai” pendiri Salim Group, menjadi presiden direktur perusahaan itu.
Total aset Branta Mulia tahun 1996 lebih dari Rp 0,7 trilyun.

Selain itu, Gunadharma juga bekerjasama dengan kelompok Kedaung milik Agus
Nursalim dan Probosutedjo, dalam penjualan truk impor merek Iveco.

Airlangga Hartarto adalah presiden komisaris PT Fajar Surya Wisesa, pabrik
bahan pengemas (kertas, karton) yang dibentuk tahun 1987 di Cibitung,
Bekasi. Aset total perusahaan itu tahun 1996, Rp 1,12 trilyun. Airlangga
juga tercatat berkongsi dengan The Nin King, pemilik pabrik tekstil PT Argo
Pantes, yang bergerak dalam bidang industri, eksportir pupuk Kaltim &
Sriwijaya, yang di tahun 1996 punya aset total Rp 0,9 trilyun (IEFR, 1997:
94, 152-153, 171, 256-257, 328-329; Prospek , 6 Maret 1993: 21; Warta
Ekonomi , 3 Mei 1993: 55; Bisnis Indonesia, 21 Sept 1993).

Tapi terlepas dari bisnis anak-anaknya, sebagai ketua Tim Koordinasi
Pembangunan Propinsi Riau (minus Pulau Batam), Hartarto berjasa
mendahulukan konglomerat-konglomerat keluarga Suharto — Salim, Bimantara,
dan Humpuss — di Pulau Bintan dan Karimun, dengan menggusur 3,000 keluarga
tani yang hanya diberi gantirugi seharga sebatang rokok bagi setiap m2
tanah (Smith, 1996: 290;Prospek, 22 Des 1990, 7 Sept 1991: 30; Editor, 23
Des 1994: 3; Kriminalitas & Pencegahan, 26 April-25 Mei 1994: 4-5; Warta
Ekonomi , 13 Juni 1994: 21-22, 1 Agustus 1994: 15-16, 5 Juni 1995: 13, 1
July 1996: 60; Swasembada , Des 1994: 76-79).

Dalam hal itu, “jasa” Hartarto bagi Suharto sejajar dengan”jasa” Habibie
sebagai penguasa Pulau Batam. Cuma bedanya, Hartarto lebih “dermawan”
terhadap sesama Menteri, dengan membuka peluang bagi kelompok Bangun Cipta
Sarana milik keluarga Siswono Judohusodo untuk ikut berkiprah di Pulau
Karimun.

Nah, dengan latar belakang demikian, apakah Feisal Tanjung, Ginanjar dan
Hartarto tak perlu mengumumkan kekayaan, saham serta posisi kunci yang
dipegang anak dan saudara dalam perusahaan keluarga mereka, karena bak kata
Tutut, “agama kami melarang kami menonjolkan kekayaan kami”?

Puri Baru, 20 Maret 1998

Referensi:
CISI (1991). A Study on Top 300 National Private Business Groups in
Indonesia, 1991-1992. Jakarta: PT CISI Raya Utama.
IEFR (1994). Indonesian Capital Market Directory 1994. Jakarta: Institute
for Economic and Financial Research (IEFR), hal. 90-91;
IEFR (1997). Indonesian Capital Market Directory 1997. Jakarta: IEFR.
Pangaribuan, Robinson (1995). The Indonesian State Secretariat 1945-1993.
Perth: Asia Research Centre, Murdoch University.
Schwarz, Adam (1994). A Nation in Waiting: Indonesia in the 1990s. Sydney:
Allen & Unwin.
Smith, Shannon D.L. (1996). Developing Batam: Indonesian Political Economy
under the New Order. Draft tesis Ph.D. di Australian National University
(ANU), Canberra.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here